Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan bantuan alat pertanian paska panen khususnya penggilingan pagi, sehingga dapat menambah nilai jual hasil pertanian masyarakat.

“Komisi VI mendorong Pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Pertanian dan Kementerian PerIndustrian memberikan solusi kebijakan dan bantuan berupa alat penggilingan beras kepada masyarakat Bengkulu, sehingga perekonomian setempat lebih meningkat,” kata Gde Sumarjaya Linggih, usai pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan SKPD Provinsi Bengkulu. Senin (19/12/2016).

Menurut, politisi partai Golkar ini, tingginya harga pengadaan penggilingan padi menjadi penyebab petani tidak mampu untuk memiliki penggilingan padi tersebut. Hal ini dimanfaatkan para tengkulak dan pengusaha untuk membeli harga gabah petani dengan harga murah.

“Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah saat Rapat Kerja di DPR, untuk dicarikan solusinya bagi petani dan masyarakat Bengkulu,” kata Gde Sumarjaya Linggih.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa hasil pertanian berupa jumlah gabah sangatlah besar, namun masyarakat masih membeli beras dari luar Bengkulu.

“Bengkulu surplus gabah tapi kita membeli beras dari luar.  Berarti ada ketidaknormalan, karena pada musim panen, gabah dibeli langsung di sawah petani oleh cukong dari luar lalu mereka olah kemudian masuk kembali ke Bengkulu sudah bentuk kemasan,” katanya. 

Rohinin mengharapkan adanya terkait tanaman pangan terkait kebijakan provinsi dengan keluarnya jumlah gabah yang sangat besar sehingga masuk kembali ke Bengkulu dalam bentuk beras kemasan ternyata mempengaruhi juga harga beras di Bengkulu.

“Pengembangan pangan harus mendapatkan perhatian agar gabah yang telah dihasilkan dapat diolah di Bengkulu dan juga dapat dipasarkan di sini. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian Bengkulu,” katanya. (as) foto : Agung/mr.